Dasar Hukum

Pelaksanaan Layanan Perizinan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kabupaten Kendal

1.UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN;Lihat
2.PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN;Lihat
3.SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/6/2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN;Lihat
4.SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/1063/2024 TENTANG PEMENUHAN SATUAN KREDIT PROFESI DALAM PENERBITAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN;Lihat
5.KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN NOMOR: HK.02.03/1/ 2054/2021 TENTANG PETA JALAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA;Lihat
6.PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA;Lihat
7.PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH;Lihat
8.PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL;Lihat
9.PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/MENKES/PER/V/2007 TENTANG REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS;Lihat
10.PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 867/MENKES/PER/VIII/2004 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK TERAPIS WICARALihat
Scroll to Top